Selasa, 16 November 2010

ARTIKEL TENTANG KEMISKINAN

Angka Kemiskinan 2010 Berkisar 14,15 Persen

           Angka kemiskinan pada 2010 tidak banyak berubah dengan 2009. Angka kemiskinan pada Maret 2009 berkisar pada 14,15 persen dan data yang akan keluar pada Maret 2010 angkanya mungkin masih pada kisaran itu.
           Salah satu komponen perhitungan kemiskinan seperti penghitungan garis kemiskinan sangat dipengaruhi oleh harga-harga yang dikonsumsi masyarakat miskin. "Sekarang inflasi dari Maret ke Maret diprediksi di bawah lima persen, jadi ada peluang garis kemiskinan tidak bergerak jauh," jumlah kemiskinan akan turun namun dari garis kemiskinan yang tidak melonjak mengikuti inflasi, diprediksi angka kemiskinan hampir sama seperti 2009.
           Jumlah pengangguran terbuka turun dari 8,14 persen pada Februari 2009 menjadi 7,87 persen pada Agustus 2009 yang menyebabkan jumlah pekerja tidak penuh di Indonesia meningkat."Dapat dilihat melalui pengangguran turun tetapi juga harus dilihat implikasinya. Misalnya, mereka berubah status menjadi bekerja namun di bawah 35 jam, jadi pengangguran paruh waktu pun bertambah,
           Dengan adanya penambahan penduduk rata-rata sebesar 1,34 persen per tahun di Indonesia dari 2000 hingga 2009 juga menimbulkan permasalahan dalam pengadaan tenaga kerja dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan.
           Ini disebabkan di Indonesia sistemnya belum jalan dan ciri khas lapangan kerja disini menyebabkan orang suka tidak suka harus bekerja dan ini berbeda seperti di luar negeri yang APBN-nya kuat. Di Indonesia apabila orang tersebut menganggur akan mati dan ini menjadi persoalan dalam kualitas pekerjaannya.
           Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan angka kemiskinan pada 2010 akan dipengaruhi oleh angka inflasi di triwulan pertama , angka inflasi pada triwulan pertama memang cenderung lebih tinggi dibanding dengan triwulan-triwulan lainnya karena faktor musiman.

           Oleh karena itu, pemerintah semestinya menjaga stabilitas harga bahan pokok agar daya beli masyarakat terjamin, sehingga pemerintah tidak perlu lagi memberikan BLT kepada masyarakat miskin. Saat ini diperkirakan jumlah orang miskin sekira 35 juta orang.
          

           Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan standar indikator kemiskinan baru nasional sebesar Rp211 ribu per bulan per orang yang diukur berdasarkan tingkat kebutuhan makanan dan non makanan.
           Standarisasi BPS dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Di mana indikatornya adalah bahan kebutuhan pokok yakni angka kecukupan gizi yakni sebesar 2.100 kilo kalori per hari. Atau jika diekuivalen dengan Rupiah berlaku maka sekira Rp5.000 per hari per kepala atau Rp155.615 per bulan per kepala,
           Indikator yang kedua adalah kebutuhan nonmakanan yakni sektor kesehatan, pendidikan, dan transportasi. ketiga sektor ini banyak diintervensi pemerintah melalui program-program Jamkesmas dan Bantuan Operasional Sekolah. Namun tidak selalu ukuran pendapatan masyarakat tidak dari kedua hal tersebut namun bisa juga mengkombinasikan dengan bantuan pemerintah
           kemiskinan tidak selalu identik dengan pendapatan per kapita saja atau pendapatan per orang saja dan memenuhi kebutuhan dasar tetapi bisa juga dengan bantuan orang lain atau pemerintah.
           BPS mencatat, angka kemiskinan di Indonesia saat ini sebesar 13,3 persen atau 31 juta orang yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Namun, kemiskinan jika dilihat dari desa dan kota itu berbeda. Di kota lebih tinggi karena ekuivalen semua ditransaksikan.
           Untuk mengatasi masalah kemiskinan harus ada dukungan dari semua unsur masyarakat. Pemerintah sendiri tidak mungkin mengatasi masalah kemiskinan tanpa dukungan semua unsur masyarakat.
           Saat ini, pemerintah memiliki Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. pendanaan untuk pengentasan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mampu menjadi salah satu stimulus.
           Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri  ini tentunya bisa kita sinergikan dengan program-program CSR perusahaan dengan program Pemerintah, seperti PNPM Mandiri, tentu bisa saling mengisi kekosongan
           Dunia usaha akan terus berupaya meningkatkan peran guna membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.






          




Tidak ada komentar:

Posting Komentar