PGRI

SEJARAH PGRI

 SEJARAH PGRI 

PGRI lahir tanggal 25 November 1945, hanya berselelang tiga bulan setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Semangat dan suasana batin perjuangan kemerdekaan Indonesia turut membidani lahirnya PGRI. Pada perkembangan selanjutnya emangat kemerdekaan itu senantiasa mewarnai perjuangan PGRI. bertempat disekolah Guru Putri(SGP) Surakarta diselenggrakan Kongres I PGRI dari tanggal 24-25 November 1945. Pada konngres itu disepakati berdirinya PGRI sebagai wahana persatuan dan kesatuan segenap guru di seluruh Indonesia. Pendirinya antara lain : Rh. Koesnan, Amin Singgih, Ali marsaban, Djajeng Soegianto, Soemidi Adisasmito, Abdullah Noerbambang, dan Soetono. Pada kongres itu dirumuskan tujuan PGRI, yaitu :

1. mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia

2. mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan
3. membela hak dan nasib buruh pada umumnya, guru pada khusus

Dalam perkembangannya PGRI senantiasa berdiri tegak dalam menghadapi berbagai kehidupan dinegara kita. pada masa perang kemrdekaan 1945-1949, PGRI berhsil mengadakan dua kali kongres yaitu kongres II dan kongres II. Pada kongres II 21- 23 November 1946, disampaikan tuntutan kepada pemerintah, yaitu :

1.      Sistem pendidikan selekasnya didaarkan pada kepentingan nasional

2.      Gaji guru supaya tidak dihentikan

3.      diadakan Undang-undangn Pokok perburuhan

            Pada tanggal 27-29 Februari 1948 diadakan kongres III. Hasil kongres itu menegaskan PGRI memiliki haluan dan sifat perjuangan yang jelas, yaitu ,mempertahankan NKRI, meningkatkan pendidikan dan pengajaran nasional sesuai dengan falsafah pancasila dan UUD 45, dan tidak bergerak dalam lapangan politik atau non partai politik. Sifat dan siasat perjuangan PGRI adalah.

1.      Bersifat korektif dan kontruktif terhadap pemerintah pada umumnya, kementrian PP&K khususnya, dengan mempertahankankebebasannya sebagai serikat sekerja atau (yang dijamin oleh UUD 1945

2.      bekerjasama dengan serikat buruh lainnya

3.      bekerjasama dengan badan-badan lainnya (partai politik, organisasi-organisasi pendidikan, badan -badan perjuangan dan lain)

4.      bergerak di tengah-tengah masyarakat.

            Pada masa demoktasi liberal 1050-1959 diadakan lioma kongres yaitu kongres IV sampai dengan VIII. Pada masa itu keberadaaaan PGRI semakin kokoh dengan tekad mempersatukan seluruh guru dalam wadah PGRI. Pada tahun 1955 muncul gejala memecah blah PGRI oleh PKI, upaya itutidak berhasil dilakukan pada mada demokrasi terpimpin tahun 1959-1965. perpecahan ditubuh PGRI semakin meruncing dengan lahirnya PGRI Non- Vaksentral atau PKI perbedaan itu  kemudian berakhir karena meletusnya peristiwa G30SPKI. setelah peristiwa itu PGRI dari tahun 1966-1972 berjuangan untuk menegakan orde baru. masa itu merupakan masa konsulidasi dan pembenahan organisasi/ pada masa itu hubunga PGRI dengan pemerintah orde baru sangat dekat. setelah lahirnya gerakan reformasi, PGRI kemudian berdasarkan kongres ke XVIII di bandung pada tahun 1998, merumuskan kembali visi, misi dan jati diri PGRI. kenudian dengan belajar dari pengalaman orde baru, PGRI kemudian menetapkan untuk bersikap independen, Non Partisan dan non partai politik. kemudian dikukukahkan kembali tekad itu pada kongres XIX di semarang

            Untuk lebih jelasnya Dedi Supriadi mengidentifikasi empat periode PGRI sebagai berikut:
Periode Pertama (1945-4955) merupakan tahap perkemabngan awal, ayau daapt saya sebu sebagai tahap formatif yaitu sejak kelahiran hingga menjadi benturan kepentingan politik didalamnya menjeleng pemilu 1955 yang hampir membuat organisasi itu hancur. lahir ditengah bau mesiu dan dentuman merian takala tentara sekutu/NICA berusaha kembali mnguasai Indonesia. PGRI meruoakan bagian dari kekuatan bangsa yamh berusaha mempertahankan negara prokllamasi. Nasionalisme dan pratriotisme sangat kental mewarnai saat-saaat PGRI. selama revolusi fisik 1945-1949 memomentum itu terus dipertahnkan terbukti dari kterlibatkan PGRI sebagai organisasi dan para anggotnya dalam memperjuanglan bangsa.

            memasuki tahun 1950-an PGRI sangat aktif memberikan kontribusinyaterhadap pembangunan dan pentaan sistem pendidikan yang carut murut. sebagai peninggalan maa sebelumnya zaman kolonial Belanda, masa kedudukan jepangdan zaman refolusi fisik. selama zaman peride ini PGRI sebagai organisasi sangat kompak, kuat an para pengurusnya maupun anggotanya memiliki visi yang sama mengenai organisasi serta perjuanganya. Praksi antar pengurus dan sebagai kelompok kepentingan atau interestgroups) belum lama muncu periode ini kalaupun ada friksi masih sebatas persaingan inter organisasi yang dapat mudah diselesaikan secara interen pula. Para pengurus dan anggota disibukan oleh angenda-agenda pembangunan organisasi (misalnya Pembukaan Komisariat-komisariat Daerah) dan pemecahan masalah-masalah pendidikan yang mendesak. PGRI , misalnya sangat aktif mempelopori perumusan konsep pendidikan nasional, terlibat dalam gerakan pemberantasan buta huruf, dan upaya mengatasi kekurangan guru.

            Kedua Periode (1955-1966) merupakan tahap yang kritis bagi PGRI sehingga dapat saya sebut sebagai "tahap Pancaroba) dalam perjalanan orgnisasi ini . selama periode ini mulai terjadi pembenturan kepentiingan dan intrik politik didalam tubuh PGRI. Intrik politik dimulai menjelang pemilu1955 ketika kelompok pro PKI berusaha menanamkan pengaruhnya dalam organisasi ini pada kongres VIII PGRI tahun 1956 di Bandung. Perebutan pengaruh mencapai puncaknya pada kongres X PGRI di jakarta yang disusul dengan lairnya PGRI Non- Vaksentral/PKI. HAmpir sejak krisis ini menghancurkan PGRI. tetapi berkat kegigihan pengurusnya, terutama ketua umumnya, M.E Subiadinata, Krisis itu dapat diatasi. terjadi peristiwa G30SPKI pada tahun 1965 yang ternyata gagal, turut mempercepat rontoknya kekuatan-kekuatan pro PKI dalam tubuh PGRI. Pada babak akhir periode ii ditandai pula oleh usaha untuk melakukan konsolidasiulang terhadap organisasi dalam suasana yang masih mncekamyaitu masa transisi dari era Orde Baru pada tahun 1966-1967

            Ketiga periode berlangsung lama (1967-1998), yaitu sejak lahirnya orde baru hingga berakhir era ini. Periode ini dapat sya sebut sebagai "tahap stabilitasi dan pertumbuhan" setelah organisasi ini selamat dari ujian berat dan kemudian menemukan momentum pertumbuhannya yang baru ibarat sebuah second surve. Sebagai komponen orde baru , PGRImenikmati masa-masa perkembangan dan stabilitas dan kekohesifan pada interen organisasi. stabilitas ini secara simbolis direpresentasikan, antara lain, pada pengurusnya. Setelah melewati empat periode kepemimpinan dibawah M.E Subiadinata sebagai ketua umum PB-PGRI (1956-1969) yang diselingi oleh slamet I menyusut wafatnya M.E subiadinata tahun 1969 PB PGRI dipimpinoleh Basyuni Surimiharja selama enam periode (1970-1998).

            Akan tetapi, seperti yang dikemukakan terdahulu,periode ini mencatat sisi lain dari perjalanan PGRI, yaitu hubungan mesra organisasi ini dengan pemerintah yang mempekerjakan para guru. Disamping memiliki aspek-aspek positif pendekatan hubungan ini juga pada giriliranya agak menyulitkan posisi PGRI sendiri dalam memperjuangkan nasib guru. Sangat jelas pula terlihat paa periode ini, sifat PGRI sebagai organisasi yang unitaristik, independent dan non partaipolitik agak terabaikan penegakannya, atau mungkin diartikulasikan secara berbeda dengan sifat organisasi ini pertama kali dirumuskan. bersama para pegawai negeri sipil lainnya (juga TNI,/ABRI), PGRI sebagai organisasi menjadi mesin birokrasi dan mesin politik (artinya partisan) raksasa yang sanagt efektif.

            Pada perioed ini saya melihat adanya jarak yang lebar antara peran-peran yang dimainkan ditingkat atas dengan aspirasi dan harapan yang mengelora ditataran "akar rumput" (para anggota ditingkat bawah). Sebuah justifikasi dapat dikemukakan terhadap kecenderungan PGRI selama periode ini, yakni pada masa tersebut sulit bagi sebuah organisasi PGRI untukmenghindar dari berbagai tekanan politik yang begitu hebat  dan sistematis pada era orde baru, tentu saja dengan segala dilemanya PGRI. Tekanan organisasi yang dikamsud telah memaksa hampir seluruh organisasi (apalagi dengan jumlah anggota yang raksasa seperti PGRI) bahkan juga termasuk partai politik , untuk tidak mampu mengambil " jalan sendiri " diluar koridor yang ditentukan oleh orde baru . bahkan dapat dikatakan bahwa justru dengan mekanisme adaptasi seperti itu, PGRI dapat tetap bertahan dan kuat selama ini. MOdel kepemimpinan yang sejuk dan kooperatif yang ditampilkan oleh Basyuni Suriamiharja tampaknya memang cocok untuk masa tersebut.

            periode keempat dimulai sejak bergulir era reformasi, yaitu sejak konggres XVII  tahun 1998 dibandung . periode ini dapat saya sebut sebagai "tahap Perkembangan Lanjut" ketika PGRI memasuki babak baru dalam alam yang baru pula. Ia berusaha mengambil jarak secara lebih fair daroi pemerintah dengan tetap mempertahankan sikap kooperatif dan kesejukannya. PGRI juga berusaha kepada khittahnya, yaitu berpegang secara konsisten dan konsewen pada tiga sifat dasar : unitristik, independen, dan non partai politik. dalam konteks politik, pada era multipartai ini para anggota dibebaskan untuk menentukan pilihanya, karena sebagai organisasi, PGRI telah bertekad untuk tidak memasuki wilayah tersebut.

            Dalam strategi perjuangan dan cara menyampaikan tuntutannya, PGRI menjadi lebih berani dan vokal, seperti terungkap dalam Guru mengguat pada tahun 2000. Pemikiran bahwa PGRI merupakan serikat pekerja (Trade Union) selain sebagai asosiasi profesi mengemuka secara lebih aksplisit dibandingkan pada masa -masa sebelumnya; begitu juga strategi perjuangannya mengikuti cara-cara lazim dalam serikat pekerja. Artinya, pada saat diperlakukan dan kondisi memaksa , tak ragu-ragu PGRI menyatakan pendirianya yang mungkin berseberangan dengan perspektif pemerintah, semata-mata demi membela kepentingan para anggotanya. Tentu saja, hal ini tidak tanpa resiko dan ada harga yang harus dibayar. Misalnya, hubungan PGRI menjadi lebih berjarak dengan pemerintah dan partai politik. Akses keberbagai posisi/jabatan dipemerintahpun tidak lagi terbuka seperti di masa lalu.

JATI DIRI PGRI

PGRI adalah organisasi perjuangan, profesi, dan tenagakerjaan, berskala nasional yang bersifat : 

1. Unitaristik, tanpa mmemandang perbedaan ijzah, tempat bekerja, kedudukan,suku, jenis kelamin, agama, dan asal usu
2. independent, yang berlandaskan pada prinsip kemandirian organisasi dengan mengutamakan kemitrasejajaran dengan berbagai fiha
3. non partai politik, bukan partai politik, tidak terkait dan atau mengikat diri pada kekuatan organisasi/partai politik manapun.

PGRI bertujuan :

1. Mewujudkan cita-cita Proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mempertahankan, mengamankan, serta mengamalkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
2. Berperan aktif mencapai tujuan nasional dalam mencerdaskan bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya
3. Berperan serta mmengembangkan system dan pelaksanaan pendidikan nasional
4. Mempertinggi kesadaran dan sikap guru, meningkatkan mutu dan kemampuan profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya
5. Menjaga, memelihara, membela, serta meningkatkan harkat dan martabat guru melalui peningkatan kesejahteraan anggota serta kesetiakawanan organisasi.

VISI DAN MISI

Visi
" Terwujudnya organisasi mandiri dan dinamis yang dicintai anggotanya, disegani mitra, dan diakui perannya oleh masyarakat". PGRI didirikan untuk mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan dengan program utamadi bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memperjuangkan kesejahteraan bagi para guru.

Misi
a. Mewujudkan Cita-cita Proklamasi.

 PGRI bersama komponen bangsa yang lain berjuang, yaitu     berusaha secara konsisten mempertahankan dan mengisi kemerdekaan sesuai amanat Undang
undang Dasar 1945.

b. Mensukseskan Pembangunan Nasional

PGRI bersama komponen bangsa malaksnakan pembangunan bangsa khususnya di bidang pendidikan.

c. Memajukan Pendidikan Nasional

PGRI selalu berusaha untuk terlaksananya system penddikan nasional, berusaha selalu memberikan masukan-masukan tentang pembangunan pendidikan kepada Departemen Pendidikan Nasional.

d. Meningkatkan Profesionalitas Guru

 PGRI berusaha dengan sungguh-sungguh agar guru menjadi profesional sehingga
 pembangunan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat
 direalisasikan.

e. Meningkatkan Kesejahteraan Guru

Agar guru dapat profesional maka guru harus mendapatkan imbal jasa yang baik,
ada perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sehingga ada rasa aman,  Ada pembinaan karir yang jelas. Guru harus sejahtera, Porfesional, dan terlindungi.

Kepengurusan

Pimpinan organisasi tingkat pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Jenjang kepengurusan terdiri atasPengurus Besar, untuk tingkat pusat, berkedudukan di Ibukota negara, berjumlah 2 orang pengurus,

1. Pengurus PGRI Provinsi, berkedudukan di Ibukota Provinsi, sebanyak 30 buah masing-masing berjumlah 20 orang anggota pengurus.
2. Pengurus PGRI Kabupaten/Kota, berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kotamadya, sebanyak 350 buah, masing-masing 17 oarang anggota pengurus.
3. Pengurus Cabang, berkedudukan di Ibukota kecamatan atau Unit Kerja, sebanyak 4126 buah, masing-masing 15 orang anggota pengurus.
4. Pengurus Ranting, berkedudukan di unit kerja/desa, sebanyak 68.139 buah,masing-masing 5 orang anggota pengurus

Kenggotaan

Yang menjadi anggota PGRI adalah Warga Negara Republik Indonesia khususnya para guru dan tenaga kependidikan lainnya yang secara sekarela mengajukan permohonan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. Ada tiga macam keanggotaan PGRI yaitu anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan yang secara teknis diatur dalam Anggaran RUmah Tangga. Secara nasional, jumlah anggota PGRI adalah sebanyak 2,9 juta orang (kurang lebih 80% dari jumlah guru).

Anak Lembaga PGRI

Untuk menunjang kinerjanya PGRI memiliki sejumlah anak lembaga, yaitu :

YPLP PGRI (Yayasan Pembina LembagaPendidikan)

yaitu Yayasan yang mengelola dan membina lembaga-lembagapendidikan di lingkungan PGRI; 3394 sekolah mulai dari tingkat TK sampai dengan SMA/SMU/SMK, serta 60 perguruan tinggi.

LKBH PGRI (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum)

yaitu lembaga yang memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum bagi anggota PGRI;

BP-GGI (Badan Pengelola Gedung Guru Indonesia)

yaitu badan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola Gedung Guru,

Induk Koperasi PGRI,

yaitu badan hukum yang berbentuk koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota;

Badan Penerbitan PGRI ,

yaitu badan yang mengelola majalah Suara Guru sebagai media organisasi yang terbit satu bulan sekali, menerbitkan jurnal, makalah, dan sebagainya.

BPR Guru "Bank Guru Indonesia"

yaitu bank  bagi para guru yang pendiriannya akan dilakukan periode 2010/2011

ARTI LAMBANG PB PGRI

Bentuk:
Cakra/Lingkaran melambangkan cita-cita luhur dan daya upaya menunaikan
pengabdian terus-menerus.

Ukuran, corak, dan warna:

 Bidang bagian pinggir Lingkaran berwarna merah melambangkan pengabdian yang dilandasi
kemurnian dan kebernian bagi kepentingan rakyar. Warna putih dengan tulisan
"Persatuan Guru Republik Indonesia" melambangkan pengabdian yang
dilandasi kesucian dan kasih sayang. Panduan warna pinggir merah-putih
melambangkan pengabdian kepada negara, bangsa dan tanah air Indonesia.

Suluh berdiri tegak bercorak 4 garis tegak dan datar berwarna kuning 

melambangkan fungsi guru (pada pendidikan pra-sekolah, dasar, menengah dan perguruan tinggi) dengan hakikat tugas pengabdian guru sebagai pendidik yang besar dan luhur.

Nyala Api dengan 5 sinar warna merah 

melambangkan arti ideologo Pancasila dan arti teknis yakni sasaran budi pekerti, cipta, rasa, karsa dan karya generasi.

Empat buku mengapit suluh 

dengan posisi 2 datar dan 2 tegak (simetris) dengan warna corak putih melambangkan sumber ilmu yang menyangkut nilai-nilai moral, pengetahuan, keterampilan dan ahlak bagi
tingkatan lembaga-lembaga pendidikan pra-sekolah, dasar, menengah dan tingi.

Warna dasar tengah hijau, 

melambangkan kemakmuraan generasi.

  

Struktur Organisasi Pengurus Besar

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Sulistiyo, M.Pd	Ketua Umum PB PGRI
2	Prof. Dr. Anah Suhaenah Soeparno	Ketua PB PGRI
3	Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd	Ketua PB PGRI
4	Drs. Sugito, M.Sc	Ketua PB PGRI
5	Hambasi Abdullah	Ketua PB PGRI
6	Prof. Dr. H. Agustitin Setyobudi,MM	Ketua PB PGRI
7	H. Sahiri Hermawan, SH, MH	Sekretaris Jendral PB PGRI
8	Dra. Harfini Suhardi	Wakil Sekretaris Jendral PB PGRI
9	H. Giat Suwarno	Wakil Sekretaris Jendral PB PGRI
10	Drs. H. Sugiharto,MM	Bendahara PB PGRI
11	Drs,. H. Muhir Subagia, MM	Wakil Bendahara PB PGRI
12	Drs. M. H. Usman M.Pd	Departemen Koordinasi dan Kaderisasi PB PGRI
13	Drs. H. Didi Suprijadi,MM	Departemen Keteranaga Kerjaan dan Kesra PB PGRI
14	Dr. M. Qudrat Nugraha, M.Si	Dept. Informasi & Komunikasi PB PGRI
15	Dr. Mohammad Abduhzen, M.Hum	Dept. Penelitian & Pengembangan PB PGRI
16	Dra. Hj. Rachmawaty AR, MM	Dept. Pendidikan dan Pelatihan PB PGRI
17	Prof. Dr. H. Djam'an Satori	Dept. Hubungan Kerjasama Luar Negeri PB PGRI
18	Dra. Opih Rofiah Zainal	Dept. Pembinaan Karier & Profesi PB PGRI
19	Dr. Hj. Tjut Afrida, M.Pd	Dept. Pemberdayaan Perempuan PB PGRI
20	Dr. Hj. Euis Karwati, M.Pd	Dept. Pengmb. Kesenian dan Kebudayaan Olah Raga PB PGRI
21	Dra. Hj. Maysari Berty	Dep. Pengabdian Masyarakat PB PGRI
22	Dra. Dian Mahsunah, M.Pd	Dept. Advokasi & Perlindungan Hukum PB PGRI

Contoh masalah dalam PGRI dan cara penyelesaiannya.

Topik:

PGRI berjuang, Guru Swasta diangkat PNS: 197.678 guru dan tenaga honorer, CPNS-Teranulir, 5.966 orang guru bantu DKI akan diangkat PNS.

Solusi :

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) terus memperjuangkan nasib semua guru baik PNS maupun Non-PNS (honorer, wiyata bakti, bantu, PTT/GTT). Hal ini dibuktikan dari hasil rapat kerja PB PGRI dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Beberapa hasil perjuangan dalam rapat Kerja dengan Menpan dan Reformasi Birokrasi serta kepala BKN tanggal 19 Mei 2010 adalah:

1.            Tahun 2010/2011 sebanyak 197.678 guru dan tenaga honorer, termasuk CPNS-Teranulir dari Jawa Tengah dan 5.966 orang guru bantu DKI akan diangkat PNS

2.            Segera diterbitkan PP mengenai Penyelesaian Permasalahan tenaga Honorer

3.            Segera diterbitkan PP mengenai PTT (termasuk guru) yang antara lain memuat penghargaan/gaji minimal

4.            Segera diterbitkan Perpres mengenai BUP Penilik menjadi 60 tahun

5.            Segera dibayarkannya tunjangan profesi dan penambahan penghasilan Rp. 250.000/bulan (bagi yang belum dibayarkan)

6.            Dan keputusan penting lainnya

Topik :

Malapraktik Bisa Terjadi di Dunia Pendidikan

Solusi :

Malapraktik ternyata tak hanya terjadi di dunia kedokteran. Di dunia pendidikan, kasus malapraktik pun banyak ditemukan terutama pada kelas pemula di jenjang pendidikan sekolah dasar (SD), yakni kelas 1, 2 dan 3.

”Siswa malas belajar, menjadi pasif, dan takut terhadap jenis mata pelajaran tertentu, serta prestasi siswa tidak optimal, ini bisa jadi indikasi malapraktik. Padahal, saat di TK siswa-siswa itu kreatif,” ujar Kepala Sub Direktorat Program Ditjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Depdiknas, Abi Sujak, dalam siaran persnya, Rabu (2/9).

Menurut Abi, indikasi demikian banyak ditemukan pada anak didik. Namun tidak banyak guru yang menyadari bahwa apa yang terjadi pada siswa tersebut sebenarnya merupakan bentuk malapraktik pendidikan. Malapraktik ini, lanjut dia, terjadi akibat beberapa hal. ''Di antaranya guru kurang memahami latar belakang dan bakat siswa serta perbedaan budaya antara guru dengan lingkungan sekolah,'' jelasnya.

Untuk menyelamatkan siswa dari malapraktik ini, Depdiknas bakal menerapkan program induksi bagi guru pemula. Program induksi adalah semacam orientasi bagi guru pemula untuk mengenal dan memahami tugas-tugasnya sebagai pendidik, dengan mengedepankan pengenalan lingkungan dan siswa yang akan dihadapi.

Program yang akan diterapkan selama setahun tersebut bakal melibatkan kepala sekolah maupun guru senior untuk menjadi mentor saat guru pemula melakukan tugas pengajaran di kelas. ”Jika dalam evaluasi ternyata guru yang bersangkutan tidak layak mengajar, maka ia tidak bisa dipaksakan menjadi guru. Ia bisa saja dialihkan ke tugas lain seperti administrasi atau petugas perpustakaan,'' cetusnya.

Program induksi ini, diakui Abi, untuk sementara hanya diberlakukan pada guru-guru pemula. Pertimbangannya, selain keterbatasan dana, umumnya guru pemula belum banyak mengenal lapangan.

Namun, belum bisa dipastikan kapan program induksi ini bakal diterapkan mengingat payung hukumnya belum ada. Namun Depdiknas sendiri sudah menerapkan program ini pada enam kabupaten percontohan yakni Sumedang, Bantul, Pasuruan, Padang, Banjarbaru, dan Minahasa Utara.

Sementara itu, dari data Depdiknas untuk tiga tahun ke depan bakal ada ribuan guru pemula. Menurut Edy Rahmat Widodo, dosen Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Universitas Negeri Jakarta (UNJ), pada 2012 nanti terdapat 222 ribu guru yang pensiun, lalu 10 tahun ke depan 470 ribu guru pensiun, dan 15 tahun ke depan 890 ribu guru pensiun. 

Edy mengingatkan, 15 tahun ke depan--jika 890 ribu guru pensiun--akan ada sekitar 26,7 juta murid yang akan diajar guru-guru baru. ”Terhadap guru-guru pemula inilah kami akan setting program induksi,”