KEBIJAKAN PUBLIK MENGENAI MONOPOLI

Monopoli memproduksi jumlah barang yang lebih sedikit daripada yang diinginkan secara sosial, dan hasilnya, harganya menjadi lebih tinggi daripada biaya marginal. Para pembuat kebijakan di pemerintah dapat menjawab masalah monopoli ini dengan satu dari keempat cara berikut:

·        Mencoba membuat industri-industri termonopoli lebih kompetitif

·        Mengatur perilaku monopoli-monopoli

·        Mengubah beberapa monopoli swasta menjadi perusahaan publik

·        Tidak melakukan apa-apa

Meningkatkan Kompetisi dengan Undang-undang Antitrust

Pemerintah memperoleh kekuasaan atas industri swasta dari undang-undang antitrust, kumpulan peraturan yang ditujukan untuk mengekang kekuasaan monopoli. Undang-undang yang paling pertama dan paling penting adalah Sherman Antitrust Act, yang dikeluarkan oleh Kongres pada tahun 1890 untuk mengurangi kekuasaan pasar dari berbagai “trust” (konglomerasi) yang besar dan kuat, yang dipandang sangat dominan dalam perekonomian. Clayton Act, yang dikeluarkan pada tahun 1914, memperkuat kekuasaan pemerintah dan mengizinkan adanya tuntutan swasta.

Undang-undang antitrust memberikan pemerintah berbagai cara untuk mendukung kompetisi. Undang-undang ini mengizinkan pemerintah untuk melarang diadakannya merger, seperti antara Coca-cola dan PepsiCo. Undang-undang ini juga mengizinkan pemerintah untuk memecah perusahaan-perusahaan.

Terkadang, perusahaan-perusahaan melakukan merger bukan untuk mengurangi kompetisi, tetapi untuk mengurangi biaya-biaya dengan cara membuat produksinya lebih efisien, yaitu dengan bersatu.

Regulasi

Cara lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk menghadapi masalah akibat monopoli adalah mengatur perilaku para pemonopoli. Solusi ini umum dalam menangani monopoli-monopoli alamiah, seperti perusahaan air dan listrik. Perusahaan-perusahaan ini tidak diizinkan untuk mengenakan harga semau mereka. Pemerintah yang  mengatur harga barang yang mereka jual.

Kepemilikan Publik

Kebijakan ketiga yang digunakan pemerintah untuk mengatasi monopoli adalah kepemilikan publik. Artinya, mengatur monopoli alamiah yang dijalankan oleh perusahaan swasta, pemerintah dapat menjalankan monopoli itu sendiri. Solusi umum digunakan di banyak

negara di Eropa, di mana pemerintahannya memiliki dan mengoperasikan seperti perusahaan telepon, air dan listrik.

Kaum ekonom biasanya lebih memilih monopoli alamiah dimilki swasta daripada dimiliki publik. Pemilik-pemilik usaha swasta mempunyai insentif untuk menekan biaya-biaya selama mereka mendapatkan manfaat dari hal itu dalam bentuk keuntungan yang lebih tinggi. Jika para pengelola perusahaan tersebut memiliki kinerja yang buruk dalam hal menekan biaya-biaya, maka para pemilik perusahaan akan memecat mereka. Sebaliknya, jika birokrat-birokrat dari pemerintah yang menjalankan monopoli memiliki kinerja yang buruk, maka yang menjadi korban adalah para konsumen dan pembayar pajak.

Tidak Melakukan Apa-apa

Setiap kebijakan yang sudah diajukan guna mengatasi atau mengurangi masalah akibat monopoli memiliki kelemahannya masing-masing. Hasilnya, sebagian ekonom berpendapat bahwa adakalanya pemerintah lebih baik tidak melakukan apa-apa. Inilah penilaian dari ekonom George Stigler, yang memenangkan hadiah nobel atas karyanya di bidang organiasasi industri, dalam buku Fortune Encyclopedia of Economics.